Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY)ke perkampungan nelayan, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang pada Jumat  lalu, disoroti dengan bermacam-macam tanggapan.    Blusukanyang dilakukan SBY diharapkan tidak  untuk pencitraan politik.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI Hidayat Nurwahid yang juga  anggota Komisi I DPR,  usai Rapat Paripurna Pembukaan Sidang di Gedung DPR Senayan, Senin (7/1) siang.

Hidayat Nurwahid menegaskan, bahwa siapapun yang melakukan blusukan diharapkan tidak untuk bertujuan pencitraan,akan tetapi benar-benar untuk memberikan solusi terhadap permasalahan rakyat.

Tidak ada kata terlambat untuk sebuah perbaikan, meskipun  banyak pihak yang menilai   ikut-ikutan melakukan blusukan seperti yang dilakukan Jokowi, hal ini tidak menjadi masalah selama tujuannya baik, tegas Hidayat.

Menurut dia, karena sesungguhnya memang kata “blusukan” adalah kosa kata Indonesia yang baru, tapi realita bahwa para pejabat datang ke daerah-daerah itu sudah melakukan hal itu dari dulu. Sebelum Gubernur DKI yang baruJokowi melakukan blusukan,bahkan sebelum Presiden  Susilo Bambang Yudoyono, juga sebelum PresidenSuharto sudah dilakukan kegiatan blusukan.

 “Silahkan, ini mau dilakukan dengan cara apapun dengan motivasi apapun, tapi rakyat sudah cerdas,rakyat tidak ingin semakin dikecewakan,pejabat datang,  kemudian hanya janji lagi, ” ungkap Hidayat.

Ia tidak menginginkan pejabat datang,hanya wacana lagi. Kalau  sudah beranimelakukanblusukan maka artinya sudahberani untuk betul-betul mendengarkan suara rakyat untuk merealisasikan janji-janji. dan jangan dikecewakan lagi. Ini bukan lagi masa kampanye, ini masa  merealisasikan  janji-janji ketika dulu berkampanye” tegasnyalagi.

Selama itu bukan pencitraan, blusukan menjadi sah-sah saja,sebagai pemerintah, mereka wajib menemukan solusi terhadap permasalahan masyarakatnya. Demikianpula blusukan yang dilakukan, seyogyanya pemerintah memberikan solusi terhadap apa yang ditemukan di lapangan.(Spy)foto:wy/parle